topik large_string | peraturan_rujukan large_string | pasal_terkait large_string | status_regulasi large_string | pertanyaan large_string | konteks_hukum large_string | reasoning_cot large_string | jawaban_resmi large_string | dasar_hukum list | messages list | id large_string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Bagaimana bunyi ketentuan normatif pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2012 (Pasal 34) dan bagaimana penjelasannya? | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Bagaimana bunyi ketentuan normatif pada Peraturan Pemerintah...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2012 (Pasal 34):
Pasal 34 ayat (1) wajib dikaji ulang dan dimutakhirkan
secara berkala selama tahap komisioning, operasi, dan
dekomisioning.
(2) Dalam mengkaji ulang dan memutakhirkan program
dekomisioning sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pemegang izin harus... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4501 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Apa isi ketentuan Pasal 9999 KUHP? | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Apa isi ketentuan Pasal 9999 KUHP?...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memiliki Pasal 9999. KUHP lama (WvS) hanya memiliki 569 pasal, sedangkan KUHP Nasional baru (UU No. 1 Tahun 2023) hanya terdiri dari 624 pasal. Pertanyaan Anda merujuk pada nomor pasal yang berada di luar rentang hukum positif yang ada. | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4502 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Jelaskan aturan dan kewajiban hukum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2018 (Pasal 5)! | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Jelaskan aturan dan kewajiban hukum yang diatur dalam Peratu...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2018 (Pasal 5):
Pasal
5 Ayat
(1) Yang dimaksud
dengan
"Kepemilikan Asing
pada
perusahaan Perasuransian
dilarang melebihi
80o/o
(delapan puluh
persen)" yaitu dihitung
secara kumulatif
untuk
semua cara kepemilikan.
Ayat
(2) Yang dimaksud
dengan
"perser... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4503 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2014 (Pasal 37), jelaskan ketentuan hukum dan norma yang terkandung di dalamnya! | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2014 (P...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2014 (Pasal 37):
Pasal 37
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pertanian rakyat” adalah budi daya
pertanian yang meliputi berbagai komoditi yaitu pertanian
tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan
kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4504 |
Hukum Ketenagakerjaan & Hubungan Industrial | PP No. 35 Tahun 2021 | Pasal 15, Pasal 58 jo. UU No. 13/2003 | Berlaku | Manajemen CV Sumber Makmur Jaya mencantumkan probation 24 bulan pada karyawan kontrak PKWT, bagaimana akibat hukumnya? | Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. | Identifikasi Larangan Percobaan PKWT: Menelaah Pasal 58 UU Ketenagakerjaan jo. PP 35/2021. Masa percobaan hanya diperkenankan untuk PKWTT (maksimal 3 bulan, Pasal 60). Pada PKWT, klausul probation adalah batal demi hukum. | ### 1. Dasar Hukum & Ketentuan Larangan Masa Percobaan PKWT
Berdasarkan **Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (jo. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja) dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021**:
* **Larangan Imperatif:** Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) **tidak dapat mens... | [
"PP No. 35 Tahun 2021",
"UU No. 13 Tahun 2003 juncto UU No. 6 Tahun 2023"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4505 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Bagaimana bunyi ketentuan normatif pada Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 (Pasal 5) dan bagaimana penjelasannya? | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Bagaimana bunyi ketentuan normatif pada Undang-undang (UU) N...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 (Pasal 5):
Pasal 5 Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan Administrasi Kependudukan secara nasional, yang dilakukan oleh Menteri dengan kewenangan meliputi:
a. koordinasi antarinstansi dalam urusan Administrasi Kependudukan;
b. penetapan sistem... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4506 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Jelaskan isi Undang-Undang Nomor 88 Tahun 2050 tentang Pajak Santet dan Ilmu Gaib! | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Jelaskan isi Undang-Undang Nomor 88 Tahun 2050 tentang Pajak...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Peraturan perundang-undangan mengenai pajak santet tidak pernah ada dalam sistem hukum perpajakan Republik Indonesia. Objek pajak hanya dikenakan atas penghasilan atau pertambahan kemampuan ekonomis yang nyata dan legal sebagaimana diatur dalam UU Pajak Penghasilan (UU PPh). | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4507 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Bagaimana ketentuan hukum menurut Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1965 khususnya Pasal 8? | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Bagaimana ketentuan hukum menurut Undang-undang (UU) Nomor 8...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1965 (Pasal 8):
Pasal 8.
Pada saat Undang-undang ini berlaku, bagi Daerah Tingkat II Tanah
Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong masing-
masing oleh Menteri Dalam Negeri ditunjuk penguasa yang dimaksud
pada
Dasar Hukum: Undang-undang (UU) Nomor 8 ... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4508 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Uraikan analisis hukum dari ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2018 (Pasal 13) terkait PERPRES No. 63 Tahun 2018! | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Uraikan analisis hukum dari ketentuan Peraturan Presiden (Pe...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2018 (Pasal 13):
Hi ql L
p b0 g
6 L
ql tr c, E
d 2
:
L o
o tr o
P.
o o
6
.ra aE-
Y.
*
(,
+,
(, E
,G, lr d
*
EI ql
+,
:GI k
cl
>l o
k
"(, fr Hr.'
:$i tril
,A
O r.p
'u,a 9!
+, E*
:n.
F,r EE EE It
Jtl b{
fr d
{-J d
E d
t cf) C)
,.o o
l<
O.
a C)
.o
t-r o\f, t-
o... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4509 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 (Pasal 6), jelaskan ketentuan hukum dan norma yang terkandung di dalamnya! | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 (Pasal 6),...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 (Pasal 6):
Pasal 6 ayat
(10),
dikenai sanksi administratif
sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 16 Tahun 2OO9.
(2)
Ketentuan me... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4510 |
Hukum Perdata & Kontrak Bisnis | Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) | Pasal 1320, Pasal 1243, Pasal 1238 KUHPerdata | Berlaku | Klien kami mengalami wanprestasi pembayaran Rp 4.500.000 selama 3 bulan, berapa bunga legal yang dapat dikabulkan hakim? | Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata): Buku III tentang Perikatan, mencakup syarat sahnya perjanjian, akibat wanprestasi, teguran hukum somasi, dan ganti kerugian. | Kalkulasi Bunga Moratoir: Mengacu Pasal 1250 KUHPerdata jo. Staatsblad 1848 No. 22. Tarif bunga legal kelalaian perdata adalah 6% per tahun, dihitung sejak somasi resmi diterima atau pendaftaran gugatan ke pengadilan. | ### 1. Dasar Hukum Bunga Moratoir Perdata
Berdasarkan **Pasal 1250 KUHPerdata jo. Staatsblad Tahun 1848 Nomor 22**:
* Dalam perikatan pembayaran sejumlah uang, ganti rugi atas kelalaian debitur (*bunga moratoir*) ditetapkan secara tegas oleh undang-undang sebesar **6% (enam persen) per tahun**.
* Bunga ini dapat ditu... | [
"Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)",
"Staatsblad 1848 No. 22"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4511 |
Hukum Ketenagakerjaan & Hubungan Industrial | PP No. 35 Tahun 2021 | Pasal 15, Pasal 58 jo. UU No. 13/2003 | Berlaku | Manajemen PT Berkah Abadi Logistik mencantumkan probation 8 bulan pada karyawan kontrak PKWT, bagaimana akibat hukumnya? | Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. | Identifikasi Larangan Percobaan PKWT: Menelaah Pasal 58 UU Ketenagakerjaan jo. PP 35/2021. Masa percobaan hanya diperkenankan untuk PKWTT (maksimal 3 bulan, Pasal 60). Pada PKWT, klausul probation adalah batal demi hukum. | ### 1. Dasar Hukum & Ketentuan Larangan Masa Percobaan PKWT
Berdasarkan **Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (jo. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja) dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021**:
* **Larangan Imperatif:** Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) **tidak dapat mens... | [
"PP No. 35 Tahun 2021",
"UU No. 13 Tahun 2003 juncto UU No. 6 Tahun 2023"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4512 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Uraikan analisis hukum dari ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 185 Tahun 1961 (Pasal 21) terkait PP No. 185 Tahun 1961! | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Uraikan analisis hukum dari ketentuan Peraturan Pemerintah (...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 185 Tahun 1961 (Pasal 21):
Pasal 21.
(1) Pembubaran perusahaan dan penunjukan likwidaturnya ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah.
(2) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likwidasi menjadi milik negara.
(3) Pertanggungan jawab likwidasi oleh likwidatur dilakuka... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4513 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Apa kewajiban atau larangan yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2026 (Pasal 4)? | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Apa kewajiban atau larangan yang tertuang dalam Peraturan Pr...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2026 (Pasal 4):
Pasal
4, BNPT menyelenggarakan
fungsi:
a. men5rusun
dan menetapkan
kebijakan,
strategi, dan program
nasional
di bidang terorisme;
b. menyelenggarakan
koordinasi
kebijakan,
strategi, dan
program
nasional
di bidang
penanggulangan terori... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4514 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Uraikan analisis hukum dari ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 101 Tahun 2016 (Pasal 20) terkait PERPRES No. 101 Tahun 2016! | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Uraikan analisis hukum dari ketentuan Peraturan Presiden (Pe...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 101 Tahun 2016 (Pasal 20):
Peran
PRES IDEN REPUBLIK
INDONESIA
Peran
strategis
Perusahaan
Pembiayaan
Sekunder
Perumahan tersebut
dapat
dicapai
melalui penyempurnaan
peraturan
mengenai Pembiayaan
Sekunder
Perumahan,
dengan
meningkatkan
lingkup kewenangan
... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4515 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Apa kewajiban atau larangan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1979 (Pasal 3)? | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Apa kewajiban atau larangan yang tertuang dalam Peraturan Pe...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1979 (Pasal 3):
Pasal 3
(1)Gubernur Kepala Daerah, Bupati Kepala Daerah, Walikota Kepala Daerah bertanggungjawab selaku pimpinan yang mengkoordinasikan kegiatan guna menjamin terlaksananya Sensus Penduduk.
(2)Kepala Desa atau Daerah yang setingkat bertanggungjawab a... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4516 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Apa kewajiban atau larangan yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2022 (Pasal 48)? | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Apa kewajiban atau larangan yang tertuang dalam Peraturan Pr...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2022 (Pasal 48):
Pasal 48 huruf b meliputi:
a. zona
US-l
yang
berada di sebagian
perairan
sebelah utara Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu, Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta;
b. zona
U5-2
yang
berada di sebagian
perairan
sebelah utara Provins... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4517 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Bagaimana bunyi ketentuan normatif pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 Tahun 2000 (Pasal 5) dan bagaimana penjelasannya? | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Bagaimana bunyi ketentuan normatif pada Peraturan Pemerintah...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 Tahun 2000 (Pasal 5):
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan kedua Undang-Undang dasar 1945;
2.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 38... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4518 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Bagaimana ketentuan hukum menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 1965 khususnya Pasal 7? | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Bagaimana ketentuan hukum menurut Peraturan Presiden (Perpre...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 1965 (Pasal 7):
Pasal 7.
Jika pegawai negeri dengan tidak melakukan jabatannya sendiri diberi tugas
mewakili pekerjaan yang meliputi satu daerah kekuasaannya atau lebih dan buat
daerah/daerah-daerah yang diwakilinya itu diberikan tunjangan perjalanan tetap, ... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4519 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Bagaimana ketentuan hukum menurut Undang-undang (UU) Nomor 38 Tahun 1999 khususnya Pasal 14? | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Bagaimana ketentuan hukum menurut Undang-undang (UU) Nomor 3...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 38 Tahun 1999 (Pasal 14):
Pasal 14
(1) Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban
zakatnya berdasarkan hukum agama.
(2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban
zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzakki dapat
meminta bantu... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4520 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Berapa tarif pajak yang dikenakan atas jasa santet menurut regulasi perpajakan di Indonesia? | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Berapa tarif pajak yang dikenakan atas jasa santet menurut r...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Peraturan perundang-undangan mengenai pajak santet tidak pernah ada dalam sistem hukum perpajakan Republik Indonesia. Objek pajak hanya dikenakan atas penghasilan atau pertambahan kemampuan ekonomis yang nyata dan legal sebagaimana diatur dalam UU Pajak Penghasilan (UU PPh). | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4521 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Bagaimana bunyi ketentuan normatif pada Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2006 (Pasal 27) dan bagaimana penjelasannya? | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Bagaimana bunyi ketentuan normatif pada Undang-undang (UU) N...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2006 (Pasal 27):
Pasal 27
(1)Materi penyuluhan dibuat berdasarkan kebutuhan dan kepentingan pelaku utama dan pelaku usaha dengan memperhatikan kemanfaatan dan kelestarian sumber daya pertanian, perikanan, dan kehutanan.
(2)Materi penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4522 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Bagaimana ketentuan hukum menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2005 khususnya Pasal 2? | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Bagaimana ketentuan hukum menurut Peraturan Presiden (Perpre...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2005 (Pasal 2):
Pasal 2,
Sekretariat Mahkamah Agung menyelenggarakan fungsi :
a. koordinasi terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di
lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung dan Kepaniteraan
Mahkamah Agung;
b. pembinaan PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4523 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Uraikan analisis hukum dari ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 1999 (Pasal 7) terkait PP No. 51 Tahun 1999! | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Uraikan analisis hukum dari ketentuan Peraturan Pemerintah (...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 1999 (Pasal 7):
Pasal 7
(1)Dalam penyelenggaraan sensus Kepala BPS menetapkan wilayah pencacahan.
(2)Wilayah pencacahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat merupakan bagian, seluruh, atau gabungan desa dan atau kelurahan.
Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah (PP... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4524 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Apa kewajiban atau larangan yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2017 (Pasal 80)? | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Apa kewajiban atau larangan yang tertuang dalam Peraturan Pr...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2017 (Pasal 80):
Pasal 80 huruf b
meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pusat
pemerintahan kabupaten, kota, dan/atau kecamatan,
kegiatan perdagangan dan jasa skala internasional,
nasional, regional, dan lokal, kegiatan pelayanan
pendidi... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4525 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Bagaimana ketentuan hukum menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2020 khususnya Pasal 1? | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Bagaimana ketentuan hukum menurut Peraturan Presiden (Perpre...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2020 (Pasal 1):
Pasal 1 memuat:
a.
visi,
misi, tujuan, dan sasaran
penanggulangan bencana;
b.
kebijakan
dan
strategi
penanggulangan
bencana;
dan c.
peta
jalan
pelaksanaan
RIPB Tahun 2O2O-2O44.
(2)
RIPB Tahun 2O2O-2O44 sebagaimana
dimaksud
pada ayat... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4526 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Bagaimana bunyi ketentuan normatif pada Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2019 (Pasal 86) dan bagaimana penjelasannya? | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Bagaimana bunyi ketentuan normatif pada Undang-undang (UU) N...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2019 (Pasal 86):
Pasal
86 Ayat (1) Yang
dimaksud dengan
"skala
tertentu"
adalah batasan
atau persentase
yang
ditentukan oleh Pemerintah
Pusat kepada Pelaku
Usaha dalam melakukan
Usaha Budi
Daya Pertanian tertentu.
Ayat
(21 Cukup
jelas.
Ayat
(3) Cukup
jelas
... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4527 |
Hukum Ketenagakerjaan & Hubungan Industrial | PP No. 35 Tahun 2021 | Pasal 15, Pasal 58 jo. UU No. 13/2003 | Berlaku | Karyawan PKWT di Firma Hukum Nusantara telah menyelesaikan kontrak 3 bulan bergaji Rp 15.000.000, berapa hak kompensasi yang wajib dibayarkan? | Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. | Kalkulasi Kompensasi PKWT: Merujuk Pasal 15 dan 16 PP No. 35 Tahun 2021. Rumus masa kerja di bawah 12 bulan atau proporsional adalah (Masa Kerja / 12) x 1 Bulan Upah. | ### 1. Dasar Hukum Kewajiban Uang Kompensasi PKWT
Berdasarkan **Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021**, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja PKWT yang masa kerjanya minimal 1 (satu) bulan secara terus menerus saat kontrak berakhir.
---
### 2. Formula Resmi Penghitungan ... | [
"PP No. 35 Tahun 2021",
"UU No. 13 Tahun 2003 juncto UU No. 6 Tahun 2023"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4528 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Bagaimana bunyi ketentuan normatif pada Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1999 (Pasal 3) dan bagaimana penjelasannya? | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Bagaimana bunyi ketentuan normatif pada Undang-undang (UU) N...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1999 (Pasal 3):
Pasal 3
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru terdiri dari wilayah
kecamatan sebagai berikut:
a. Kecamatan Banjarbaru;
b. Kecamatan Landasan Ulin;
c. Kecamatan Cempaka.
Dasar Hukum: Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1999 tentang UU No. 9 Tahu... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4529 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Jelaskan isi dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 31 Tahun 2015 (Pasal 10) mengenai PERPRES No. 31 Tahun 2015! | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Jelaskan isi dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 31 Tahu...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 31 Tahun 2015 (Pasal 10):
pusat pertanian tanaman pangan dan industri pengolahan; dan
g. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang.
(7) PKSN Nangabadau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e
memiliki fungsi sebagai:
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, ka... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4530 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Bagaimana bunyi ketentuan normatif pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 1970 (Pasal 6) dan bagaimana penjelasannya? | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Bagaimana bunyi ketentuan normatif pada Peraturan Pemerintah...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 1970 (Pasal 6):
Pasal 6.
(1) Modal Perusahaan adalah kekayaan Negara yang dipisahkan
dari Anggaran Belanja Negara sebesar selisih nilai aktiva dan
nilai passiva dari perkebunan Sawit Sebrang, seperti tercantum
dalam neraca penutupan per 31 Januari 1970 dari perk... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4531 |
Hukum Ketenagakerjaan & Hubungan Industrial | PP No. 35 Tahun 2021 | Pasal 15, Pasal 58 jo. UU No. 13/2003 | Berlaku | Berapa uang kompensasi PKWT bagi karyawan yang bekerja selama 6 bulan dengan gaji pokok Rp 8.500.000 di CV Sumber Makmur Jaya? | Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. | Kalkulasi Kompensasi PKWT: Merujuk Pasal 15 dan 16 PP No. 35 Tahun 2021. Rumus masa kerja di bawah 12 bulan atau proporsional adalah (Masa Kerja / 12) x 1 Bulan Upah. | ### 1. Dasar Hukum Kewajiban Uang Kompensasi PKWT
Berdasarkan **Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021**, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja PKWT yang masa kerjanya minimal 1 (satu) bulan secara terus menerus saat kontrak berakhir.
---
### 2. Formula Resmi Penghitungan ... | [
"PP No. 35 Tahun 2021",
"UU No. 13 Tahun 2003 juncto UU No. 6 Tahun 2023"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4532 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Jelaskan isi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1996 (Pasal 4) mengenai PP No. 30 Tahun 1996! | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Jelaskan isi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1996 (Pasal 4):
Pasal 4
(1)Membentuk Kecamatan Poco Ranaka di wilayah Kabupaten Daerah TingkatII Manggarai, yang meliputi wilayah:
a.Desa Mandosawu;
b.Desa Bea Waek;
c.Desa Poco Lia;
d.Desa Nggalak Leleng;
e.Desa Pocong;
f.Desa Lenang;
g.Desa Melo;
h.Desa Leong;
i.D... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4533 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Apa kewajiban atau larangan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2025 (Pasal 12)? | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Apa kewajiban atau larangan yang tertuang dalam Peraturan Pe...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2025 (Pasal 12):
Pasal 12 Ayat
(1) Huruf a Yang dimaksud
dengan
"sumber
daya alam
yang
terbarukan"
merupakan
sumber daya alam
yang
jika
persediaannya
telah berkurang
atau habis,
akan dapat diproduksi
kembali, baik secara
alami
maupun dengan bantuan
... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4534 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Bagaimana ketentuan hukum menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2017 khususnya Pasal 16? | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Bagaimana ketentuan hukum menurut Peraturan Presiden (Perpre...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2017 (Pasal 16):
Pasal
16 Deputi Bidang
Pengawasan
Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan,
dan
Kosmetik
mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan
dan
pelaksanaan kebijakan
di bidang
pengawasan
obat tradisional, kosmetik,
dan suplemen
kesehatan.
Dasa... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4535 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Bagaimana bunyi ketentuan normatif pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 (Pasal 38) dan bagaimana penjelasannya? | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Bagaimana bunyi ketentuan normatif pada Peraturan Pemerintah...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 (Pasal 38):
Pasal 38 huruf c ditetapkan dengan kriteria:
a. mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik untuk
kepentingan umum di kawasan perkotaan hingga
perdesaan;
b. mendukung pengembangan kawasan perdesaan, pulau-
pulau kecil, dan kawasan terisolasi; ... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4536 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Bagaimana ketentuan hukum menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 khususnya Pasal 16? | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Bagaimana ketentuan hukum menurut Peraturan Pemerintah (PP) ...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 (Pasal 16):
Pasal 16 Ayat
(1) Cukup
jelas.
Ayat(2) SK No
031829 A
PRESiDEN REPUBLIK
INDONESIA
Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal PasaI Pasal Ayat
(2) Cukup
jelas.
Ayat
(3) Cukup
jelas.
Ayat
(a) Cukup
jelas.
Ayat
(5) Cukup
jelas.
Ayat
(6) Cukup
jelas.... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4537 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Uraikan analisis hukum dari ketentuan Undang-undang (UU) Nomor 29 Tahun 2024 (Pasal 7) terkait UU No. 29 Tahun 2024! | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Uraikan analisis hukum dari ketentuan Undang-undang (UU) Nom...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 29 Tahun 2024 (Pasal 7):
Pasal 7 Pada
saat Undang-Undang
ini mulai
berlaku, semua peraturan perundang-undangan
yang
merupakan
peraturan pelaksanaan
dari Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat
Nomor 4 Tahun 1956
(Lembaran
Negara Tahu... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4538 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Mengapa kreditur harus mengirimkan somasi sebelum menggugat ke pengadilan? | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Mengapa kreditur harus mengirimkan somasi sebelum menggugat ...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Somasi (ingebrekestelling) adalah teguran resmi tertulis dari kreditur kepada debitur yang lalai, yang memberikan peringatan dan batas waktu wajar agar debitur segera melaksanakan prestasinya. Berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata, somasi berfungsi menempatkan debitur secara sah dalam keadaan lalai (in mora), yang menjadi ... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4539 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Jelaskan aturan dan kewajiban hukum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2015 (Pasal 26)! | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Jelaskan aturan dan kewajiban hukum yang diatur dalam Peratu...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2015 (Pasal 26):
Pasal 26 ayat (1) huruf c
dilakukan melalui penelitian, pengembangan, pengkajian,
diseminasi, dan peningkatan akses fisik dan ekonomis petani
dan Pelaku Usaha Pangan Lokal.
(2) Pengembangan (2) Pengembangan sistem insentif bagi usaha pengo... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4540 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Jelaskan isi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1965 (Pasal 18) mengenai PP No. 41 Tahun 1965! | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Jelaskan isi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1965 (Pasal 18):
Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor
19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara R.I. tahun 1960 Nomor
59).
(5) Penyimpangan dari ayat (1), (2), (3) dan (4) tersebut di
atas diatur dalam Keputusan Presidium Kabinet Republik
Indonesia.
PEMBUBARAN.
D... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4541 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Bagaimana bunyi ketentuan normatif pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2023 (Pasal 14) dan bagaimana penjelasannya? | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Bagaimana bunyi ketentuan normatif pada Peraturan Pemerintah...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2023 (Pasal 14):
Pasal
14
(1)
Pembinaan
penyelenggaraan
Sertifikasi
Kompetensi Kerja
di Bidang
Kepariwisataan
bagi LSP
Bidang Kepariwisataan
dilakukan
dengan
cara
peningkatan kinerja
pelaksanaan
Sertifikasi
Kompetensi
Kerja
di Bidang
Kepariwisataa... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4542 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Apa kewajiban atau larangan yang tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 (Pasal 21)? | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Apa kewajiban atau larangan yang tertuang dalam Undang-undan...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 (Pasal 21):
pasal 21 ayat 1 hanya warganegara Indo-nesia saja yang dapat mempunyai
hak milik atas tanah, Hak milik tidak dapat dipunyai oleh orang asing dan
pemindahan hak milik kepada orang asing dilarang (
Dasar Hukum: Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4543 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Jelaskan isi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2017 (Pasal 54) mengenai PP No. 2 Tahun 2017! | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Jelaskan isi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 20...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2017 (Pasal 54):
Pasal
54 dilakukan dengan
menggunakan
sistem elektronik
yang
memiliki kemampuan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan.
(2)
Hasil
pengolahan
data dan informasi sebagaimana dimaksud
pada
ayat
(l)
berupa... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4544 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Jelaskan aturan dan kewajiban hukum yang diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2017 (Pasal 2)! | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Jelaskan aturan dan kewajiban hukum yang diatur dalam Undang...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2017 (Pasal 2):
Kebijakan Lain
Guna Memperkuat Netralitas, Non-Diskriminasi dan Transparansi Kewajiban
pengawasan
atau
pemeriksaan
di
perbatasan
terkait produk
makanan, minuman
atau
pakan
ternak
guna
melindungi kesehatan dan keselamatan
manusia, hewan, atau t... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4545 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Uraikan analisis hukum dari ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2018 (Pasal 13) terkait PERPRES No. 63 Tahun 2018! | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Uraikan analisis hukum dari ketentuan Peraturan Presiden (Pe...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2018 (Pasal 13):
Hi ql L
p b0 g
6 L
ql tr c, E
d 2
:
L o
o tr o
P.
o o
6
.ra aE-
Y.
*
(,
+,
(, E
,G, lr d
*
EI ql
+,
:GI k
cl
>l o
k
"(, fr Hr.'
:$i tril
,A
O r.p
'u,a 9!
+, E*
:n.
F,r EE EE It
Jtl b{
fr d
{-J d
E d
t cf) C)
,.o o
l<
O.
a C)
.o
t-r o\f, t-
o... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4546 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Bagaimana ketentuan hukum menurut Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 khususnya Pasal 10? | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Bagaimana ketentuan hukum menurut Undang-undang (UU) Nomor 8...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 (Pasal 10):
Pasal 10
Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan
untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan,
mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau
menyesatkan mengenai:
a. harga atau tarif suatu barang dan/... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4547 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 137 Tahun 2018 (Pasal 2), jelaskan ketentuan hukum dan norma yang terkandung di dalamnya! | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 137 Tahun 201...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 137 Tahun 2018 (Pasal 2):
Pasal
2 tidak diberikan
kepada:
a. Pegawai
di Lingkungan
Lembaga
Penerbangan
dan Antariksa
Nasional
yang
tidak mempunyai
jabatan tertentu;
b. Pegawai
di Lingkungan
Lembaga Penerbangan
dan Antariksa
Nasional yang
diberhentikan
untu... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4548 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Jelaskan aturan dan kewajiban hukum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 1971 (Pasal 1)! | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Jelaskan aturan dan kewajiban hukum yang diatur dalam Peratu...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 1971 (Pasal 1):
Pasal 1.
(1) P.T. "Indonesian Satellite Corporation" selanjutnya
dalam Peraturan Pemerintah ini disebut P.T. "INDOSAT" sebagaimana
yang didirikan di Jakarta dengan akte Notaris Mohamad Said
Tadjoedin No. 55 tertanggal 10 Nopember 1967, setiap ... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4549 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Jelaskan isi dari Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 (Pasal 3) mengenai UU No. 36 Tahun 2008! | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Jelaskan isi dari Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 (Pa...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 (Pasal 3):
Pasal 3.
(3) Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang
dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah
penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya
jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan
dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pen... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4550 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Apa kewajiban atau larangan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2023 (Pasal 23)? | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Apa kewajiban atau larangan yang tertuang dalam Peraturan Pe...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2023 (Pasal 23):
Pasal 23 ayat
(4)
bertqiuan untuk memberikan konsultasi
dan informasi
yang
lengkap mengenai kesehatan dan
bahaya
radiasi
kepada Pekerja Radiasi.
(21
Konseling sebagaimana dimaksud
pada
ayat
(1)
dapat diberikan
kepada:
a. Pekerja Radias... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4551 |
Hukum Ketenagakerjaan & Hubungan Industrial | PP No. 35 Tahun 2021 | Pasal 15, Pasal 58 jo. UU No. 13/2003 | Berlaku | Berapa uang kompensasi PKWT bagi karyawan yang bekerja selama 12 bulan dengan gaji pokok Rp 15.000.000 di PT Sinar Digital Nusantara? | Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. | Kalkulasi Kompensasi PKWT: Merujuk Pasal 15 dan 16 PP No. 35 Tahun 2021. Rumus masa kerja di bawah 12 bulan atau proporsional adalah (Masa Kerja / 12) x 1 Bulan Upah. | ### 1. Dasar Hukum Kewajiban Uang Kompensasi PKWT
Berdasarkan **Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021**, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja PKWT yang masa kerjanya minimal 1 (satu) bulan secara terus menerus saat kontrak berakhir.
---
### 2. Formula Resmi Penghitungan ... | [
"PP No. 35 Tahun 2021",
"UU No. 13 Tahun 2003 juncto UU No. 6 Tahun 2023"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4552 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Uraikan analisis hukum dari ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 1950 (Pasal 17) terkait PP No. 36 Tahun 1950! | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Uraikan analisis hukum dari ketentuan Peraturan Pemerintah (...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 1950 (Pasal 17):
pasal 17 ayat 2, maka sisa surat suara yang belum terpakai dihitung dan
diumumkan jumlahnya; kemudian semua bumbung, yang belum dibelah, dibelah
pula oleh seorang pernbantu pemilihan dan semua surat suara baik yang telah,
maupun yang belum terpak... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4553 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1980 (Pasal 13), jelaskan ketentuan hukum dan norma yang terkandung di dalamnya! | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1980 (Pa...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1980 (Pasal 13):
Pasal 13 Jenis dan jumlah Fakultas pada setiap Universitas/Institut dalam penyusunan penyempurnaan organisasi Universitas/Institut yang bersangkutan ditetapkan oleh Presiden berdasarkan beban kerja dan keperluan pembangunan nasional serta sesuai deng... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4554 |
Hukum Ketenagakerjaan & Hubungan Industrial | PP No. 35 Tahun 2021 | Pasal 15, Pasal 58 jo. UU No. 13/2003 | Berlaku | Berapa uang kompensasi PKWT bagi karyawan yang bekerja selama 8 bulan dengan gaji pokok Rp 6.000.000 di Firma Hukum Nusantara? | Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. | Kalkulasi Kompensasi PKWT: Merujuk Pasal 15 dan 16 PP No. 35 Tahun 2021. Rumus masa kerja di bawah 12 bulan atau proporsional adalah (Masa Kerja / 12) x 1 Bulan Upah. | ### 1. Dasar Hukum Kewajiban Uang Kompensasi PKWT
Berdasarkan **Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021**, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja PKWT yang masa kerjanya minimal 1 (satu) bulan secara terus menerus saat kontrak berakhir.
---
### 2. Formula Resmi Penghitungan ... | [
"PP No. 35 Tahun 2021",
"UU No. 13 Tahun 2003 juncto UU No. 6 Tahun 2023"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4555 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Bagaimana ketentuan hukum menurut Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1997 khususnya Pasal 133? | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Bagaimana ketentuan hukum menurut Undang-undang (UU) Nomor 2...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1997 (Pasal 133):
Pasal 133
(1)Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara peserta dan pengusaha.
(2)Perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat ketentuan hak serta kewajiban peserta dan pengusaha serta jangka wak... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4556 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Jelaskan aturan dan kewajiban hukum yang diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1968 (Pasal 24)! | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Jelaskan aturan dan kewajiban hukum yang diatur dalam Undang...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1968 (Pasal 24):
Pasal 24.
(1) Cukup jelas.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA file:///C|/Users/yulianta/Desktop/temp/UNDANG-UNDANG%20REPUBLIK%20INDONESIA.htm[14/10/2011 15:59:21]
(2) Cukup jelas.
(1) Dengan memuat ketentuan-ketentuan dalam pasal ini, maka Undang-und... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4557 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Bagaimana bunyi ketentuan normatif pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 106 Tahun 2024 (Pasal 7) dan bagaimana penjelasannya? | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Bagaimana bunyi ketentuan normatif pada Peraturan Presiden (...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 106 Tahun 2024 (Pasal 7):
Pasal 7 Peraturan Presiden ini mulai berlaku
pada
tanggal diundangkan.
SK
No 211236 A Agar
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
Agar
setiap pengundangan penempatannya Indonesia.
orang
mengetahuinya,
memerintahkan Peraturan
Presiden
ini
dengan ... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4558 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Bagaimana bunyi ketentuan normatif pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 137 Tahun 2000 (Pasal 36) dan bagaimana penjelasannya? | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Bagaimana bunyi ketentuan normatif pada Peraturan Pemerintah...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 137 Tahun 2000 (Pasal 36):
Pasal 36 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksasebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, maka dengan Peraturan Pemerintah ini diatur tentang tata cara penyanderaan, tempat penyanderaan,... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4559 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Jelaskan isi dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 (Pasal 58) mengenai Permen Ristekdikti No. 44 Tahun 2016! | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Jelaskan isi dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pe...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 (Pasal 58):
Pasal 58 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap Dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan Fakultas.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat Fakultas d... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4560 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Apa kewajiban atau larangan yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2018 (Pasal 40)? | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Apa kewajiban atau larangan yang tertuang dalam Peraturan Pr...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2018 (Pasal 40):
Pasal
40 Untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan
fungsi,
tugas, dan wewenang,
Komisioner
dibantu sekretariat dan satuan
pengawas
internal.
Untuk mendukung
kelancaran
pelaksanaan
fungsi, tugas, dan
wewenang,
Deputi
Komisioner dibantu
... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4561 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1983 (Pasal 6), jelaskan ketentuan hukum dan norma yang terkandung di dalamnya! | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1983 (P...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1983 (Pasal 6):
Pasal 6 Peraturan Pemerintah ini.
(2) Menteri melakukan pengawasan umum atas jalannya Perusahaan.
(3) Dalam rangka penyelenggaraan hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Menteri
menetapkan lebih lanjut kewenangan Direktur Jenderal yang... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4562 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 (Pasal 164), jelaskan ketentuan hukum dan norma yang terkandung di dalamnya! | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 (P...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 (Pasal 164):
Pasal 164 Sasaran
penyelenggaraan
manajemen karier
PNS
yaitu:
a. tersedianya
pola
karier nasional
dan
panduan pen5rusunan
pola
karier Instansi
Pemerintah;
dan b. meningkatkan
kinerja
Instansi Pemerinta-h.
Dasar Hukum: Peraturan Pemer... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4563 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Uraikan analisis hukum dari ketentuan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2021 (Pasal 27) terkait UU No. 6 Tahun 2021! | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Uraikan analisis hukum dari ketentuan Undang-undang (UU) Nom...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2021 (Pasal 27):
Pasal
27 Ayat (1) Yang
dimaksud
dengan
"krisis pasar
SBN
domestik"
adalah kondisi
krisis pasar
SBN
berdasarkan
indikator
Prolokot Manajemen
Krisis (Cnsis
Management
Protocol-CMP)
pasar
Surat Berharga
Negara
yang
ditetapkan
oleh
Menteri... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4564 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Bagaimana bunyi ketentuan normatif pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2022 (Pasal 11) dan bagaimana penjelasannya? | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Bagaimana bunyi ketentuan normatif pada Peraturan Presiden (...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2022 (Pasal 11):
Pasal 11
(1)
Kementerian/lembaga
yang
menyelenggarakan Pendidikan
Vokasi dan Pelatihan
Vokasi wajib menjamin ketersediaan
pendidik
dan instruktur yang
memenuhi Standar
Kompetensi Kerja.
SK No 132431A
(2)
Pemenuhan PRESIDEN REPUBLIK
IND... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4565 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Uraikan analisis hukum dari ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 1960 (Pasal 1) terkait PP No. 44 Tahun 1960! | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Uraikan analisis hukum dari ketentuan Peraturan Pemerintah (...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 1960 (Pasal 1):
pasal 1 Undang-undang Nasionalisasi, Perusahaan Belanda (Undang-undang No. 86
tahun 1958. Lembaran-Negara 1958 No. 162).
Sekedar mengenai hal-hal yang diatur, dapatlah secara langsung dihubungkan
dengan maksud penjelasan atas
Dasar Hukum: Pera... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4566 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Uraikan analisis hukum dari ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 1994 (Pasal 4) terkait PP No. 13 Tahun 1994! | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Uraikan analisis hukum dari ketentuan Peraturan Pemerintah (...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 1994 (Pasal 4):
Pasal 4 Ayat (1) Dalam rangka mengetahui keadaan populasi dan laju pertumbuhan populasi satwa, dilakukan inventarisasi mengenai jenis, jumlah, jenis kelamin, musim kawin, beranak/bertelur, dan umur satwa.
Yang dimaksud dengan jumlah satwa buru adalah... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4567 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Uraikan analisis hukum dari ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2019 (Pasal 8) terkait PERPRES No. 66 Tahun 2019! | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Uraikan analisis hukum dari ketentuan Peraturan Presiden (Pe...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2019 (Pasal 8):
Pasal 8 TNI sebagai alat
pertahanan
negara mempunyai fungsi sebagai:
a.
penangkal
terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam
negeri
terhadap
kedaulatan, keutuhan wilayah,
dan keselamatan bangsa;
b.
p... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4568 |
Hukum Ketenagakerjaan & Hubungan Industrial | PP No. 35 Tahun 2021 | Pasal 15, Pasal 58 jo. UU No. 13/2003 | Berlaku | Bagaimana rumus penghitungan kompensasi akhir kontrak PKWT untuk masa kerja 3 bulan dan upah Rp 12.000.000? | Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. | Kalkulasi Kompensasi PKWT: Merujuk Pasal 15 dan 16 PP No. 35 Tahun 2021. Rumus masa kerja di bawah 12 bulan atau proporsional adalah (Masa Kerja / 12) x 1 Bulan Upah. | ### 1. Dasar Hukum Kewajiban Uang Kompensasi PKWT
Berdasarkan **Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021**, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja PKWT yang masa kerjanya minimal 1 (satu) bulan secara terus menerus saat kontrak berakhir.
---
### 2. Formula Resmi Penghitungan ... | [
"PP No. 35 Tahun 2021",
"UU No. 13 Tahun 2003 juncto UU No. 6 Tahun 2023"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4569 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Sebutkan 5 alat bukti yang sah dalam persidangan perdata menurut Pasal 1866 KUHPerdata! | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Sebutkan 5 alat bukti yang sah dalam persidangan perdata men...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdata (Pasal 164 HIR), terdapat 5 alat bukti sah dalam hukum acara perdata:
1. Bukti Tulisan / Surat (akta otentik dan akta di bawah tangan)
2. Bukti Saksi (kesaksian pihak ketiga yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri)
3. Persangkaan (kesimpulan yang ditarik oleh undang-undang atau... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4570 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Uraikan analisis hukum dari ketentuan Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 (Pasal 27) terkait UU No. 39 Tahun 1999! | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Uraikan analisis hukum dari ketentuan Undang-undang (UU) Nom...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 (Pasal 27):
Pasal 27
(1) Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak,
berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik
Indonesia.
(2) Setiap warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk
kembali ke wilayah negara Republ... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4571 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Uraikan analisis hukum dari ketentuan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 (Pasal 108) terkait UU No. 7 Tahun 1989! | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Uraikan analisis hukum dari ketentuan Undang-undang (UU) Nom...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 (Pasal 108):
Hal ini akan meningkatkan koordinasi
antar-Pengadilan Agama dalam daerah hukum suatu Pengadilan Tinggi Agama,
yang pasti akan bermanfaat dalam kesatuan putusan yang dijatuhkan, karena
Pengadilan Tinggi Agama dalam melakukan pengawasan tersebut dapat
me... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4572 |
Hukum Ketenagakerjaan & Hubungan Industrial | PP No. 35 Tahun 2021 | Pasal 15, Pasal 58 jo. UU No. 13/2003 | Berlaku | Berapa uang kompensasi PKWT bagi karyawan yang bekerja selama 3 bulan dengan gaji pokok Rp 6.000.000 di PT Sinar Digital Nusantara? | Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. | Kalkulasi Kompensasi PKWT: Merujuk Pasal 15 dan 16 PP No. 35 Tahun 2021. Rumus masa kerja di bawah 12 bulan atau proporsional adalah (Masa Kerja / 12) x 1 Bulan Upah. | ### 1. Dasar Hukum Kewajiban Uang Kompensasi PKWT
Berdasarkan **Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021**, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja PKWT yang masa kerjanya minimal 1 (satu) bulan secara terus menerus saat kontrak berakhir.
---
### 2. Formula Resmi Penghitungan ... | [
"PP No. 35 Tahun 2021",
"UU No. 13 Tahun 2003 juncto UU No. 6 Tahun 2023"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4573 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Bagaimana ketentuan hukum menurut Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2012 khususnya Pasal 8? | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Bagaimana ketentuan hukum menurut Undang-undang (UU) Nomor 2...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2012 (Pasal 8):
Pasal 8
Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan
Kabupaten Manokwari Selatan mencakup urusan sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan.
BAB IV
PEMERINTAHAN DAERAH
Bagian Kesatu
Peresmian Daerah Otonom Baru
dan Pelantikan Penjab... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4574 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1983 (Pasal 6), jelaskan ketentuan hukum dan norma yang terkandung di dalamnya! | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1983 (P...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1983 (Pasal 6):
Pasal 6 Peraturan Pemerintah ini.
(2) Menteri melakukan pengawasan umum atas jalannya Perusahaan.
(3) Dalam rangka penyelenggaraan hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Menteri
menetapkan lebih lanjut kewenangan Direktur Jenderal yang... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4575 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Jelaskan aturan dan kewajiban hukum yang diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1993 (Pasal 23)! | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Jelaskan aturan dan kewajiban hukum yang diatur dalam Undang...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1993 (Pasal 23):
Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2.Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Nega... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4576 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Jelaskan isi dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2024 (Pasal 12) mengenai Perpres No. 87 Tahun 2024! | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Jelaskan isi dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahu...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2024 (Pasal 12):
Jalan lingkar di Pulau Misool
perlu
dibangun
terutama
yang menghubungkan
desa-desa di sebelah selatan Rrlau Misool
yaitu Desa Lilinta
dan
Desa
Kapocol. Desa-desa ini
pada
musim angin barat seringkali menjadi terisolasi karena satu-satu... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4577 |
Hukum Ketenagakerjaan & Hubungan Industrial | PP No. 35 Tahun 2021 | Pasal 15, Pasal 58 jo. UU No. 13/2003 | Berlaku | Bolehkah pekerja kontrak PKWT disyaratkan masa percobaan kerja (probation) selama 18 bulan di CV Sumber Makmur Jaya? | Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. | Identifikasi Larangan Percobaan PKWT: Menelaah Pasal 58 UU Ketenagakerjaan jo. PP 35/2021. Masa percobaan hanya diperkenankan untuk PKWTT (maksimal 3 bulan, Pasal 60). Pada PKWT, klausul probation adalah batal demi hukum. | ### 1. Dasar Hukum & Ketentuan Larangan Masa Percobaan PKWT
Berdasarkan **Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (jo. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja) dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021**:
* **Larangan Imperatif:** Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) **tidak dapat mens... | [
"PP No. 35 Tahun 2021",
"UU No. 13 Tahun 2003 juncto UU No. 6 Tahun 2023"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4578 |
Hukum Ketenagakerjaan & Hubungan Industrial | PP No. 35 Tahun 2021 | Pasal 15, Pasal 58 jo. UU No. 13/2003 | Berlaku | Berapa uang kompensasi PKWT bagi karyawan yang bekerja selama 24 bulan dengan gaji pokok Rp 6.000.000 di PT Berkah Abadi Logistik? | Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. | Kalkulasi Kompensasi PKWT: Merujuk Pasal 15 dan 16 PP No. 35 Tahun 2021. Rumus masa kerja di bawah 12 bulan atau proporsional adalah (Masa Kerja / 12) x 1 Bulan Upah. | ### 1. Dasar Hukum Kewajiban Uang Kompensasi PKWT
Berdasarkan **Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021**, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja PKWT yang masa kerjanya minimal 1 (satu) bulan secara terus menerus saat kontrak berakhir.
---
### 2. Formula Resmi Penghitungan ... | [
"PP No. 35 Tahun 2021",
"UU No. 13 Tahun 2003 juncto UU No. 6 Tahun 2023"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4579 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Bagaimana bunyi ketentuan normatif pada Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2014 (Pasal 32) dan bagaimana penjelasannya? | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Bagaimana bunyi ketentuan normatif pada Undang-undang (UU) N...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2014 (Pasal 32):
Pasal 32
Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2015
mengupayakan pemenuhan sasaran pertumbuhan ekonomi
yang berkualitas, yang tercermin dalam:
a. penurunan kemiskinan menjadi sebesar 9% (sembilan
persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen);... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4580 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 (Pasal 78), jelaskan ketentuan hukum dan norma yang terkandung di dalamnya! | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 (Pasal 78):
Pasal 78
(1)
Dalam
hal
peserta
pemilihan:
a.
menyampaikan dokumen atau
keterangan palsu/tidak
benar untuk
memenuhi
persyaratan yang
ditentukan dalam
Dokumen Pemilihan;
b. terindikasi melakukan
persekongkolan
dengan peserta
lain
unt... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4581 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2014 (Pasal 18), jelaskan ketentuan hukum dan norma yang terkandung di dalamnya! | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2014 (P...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2014 (Pasal 18):
Pasal 18 ayat (2) huruf b baik di dalam
negeri maupun di luar negeri secara terencana dan
berkelanjutan kepada Pelaku Usaha.
(2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit dilakukan dalam bentuk:
a. pameran;
b. misi dagang; dan ... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4582 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Apa kewajiban atau larangan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2012 (Pasal 85)? | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Apa kewajiban atau larangan yang tertuang dalam Peraturan Pe...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2012 (Pasal 85):
Pasal 85
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi
administratif dan pengajuan keberatan atas pengenaan sanksi
administratif diatur dalam Peraturan Menteri.
BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah (PP... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4583 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Bagaimana ketentuan hukum menurut Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2014 khususnya Pasal 3? | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Bagaimana ketentuan hukum menurut Undang-undang (UU) Nomor 1...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2014 (Pasal 3):
Pasal 3
Ayat (1)
Huruf a
Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Sawerigadi
adalah Desa Ondoke, Desa Nihi, Desa Marobea, Desa
Waukuni, Desa Maperaha, Desa Kampobalano, Desa
Wakoila, Desa Lakalamba, Desa Lawada Jaya, dan Desa
Lombu Jaya.
Huruf b
De... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4584 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Jelaskan aturan dan kewajiban hukum yang diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1985 (Pasal 1)! | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Jelaskan aturan dan kewajiban hukum yang diatur dalam Undang...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1985 (Pasal 1):
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya ikan;
2. Sumber daya ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya,
3. Pengelolaan ... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4585 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Bagaimana ketentuan hukum menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 92 Tahun 2025 khususnya Pasal 39? | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Bagaimana ketentuan hukum menurut Peraturan Presiden (Perpre...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 92 Tahun 2025 (Pasal 39):
Pasal
39
(l)
Staf khusus dapat berasal dari
Pegawai Negeri Sipil dan Non-Pegawai Negeri Sipil.
(2)
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud
pada ayat
(1)
diberhentikan
dari
jabatan
organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai
Pegawai... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4586 |
Hukum Ketenagakerjaan & Hubungan Industrial | PP No. 35 Tahun 2021 | Pasal 15, Pasal 58 jo. UU No. 13/2003 | Berlaku | Manajemen CV Sumber Makmur Jaya mencantumkan probation 6 bulan pada karyawan kontrak PKWT, bagaimana akibat hukumnya? | Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. | Identifikasi Larangan Percobaan PKWT: Menelaah Pasal 58 UU Ketenagakerjaan jo. PP 35/2021. Masa percobaan hanya diperkenankan untuk PKWTT (maksimal 3 bulan, Pasal 60). Pada PKWT, klausul probation adalah batal demi hukum. | ### 1. Dasar Hukum & Ketentuan Larangan Masa Percobaan PKWT
Berdasarkan **Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (jo. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja) dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021**:
* **Larangan Imperatif:** Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) **tidak dapat mens... | [
"PP No. 35 Tahun 2021",
"UU No. 13 Tahun 2003 juncto UU No. 6 Tahun 2023"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4587 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Uraikan analisis hukum dari ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2025 (Pasal 119) terkait PMK No. 7 Tahun 2025! | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Uraikan analisis hukum dari ketentuan Peraturan Menteri Keua...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2025 (Pasal 119):
Pasal 119
(1) Setelah menerima berita acara Pemblokiran, Pejabat
memerintahkan Penanggung Pajak untuk memberikan
kuasa kepada LJK untuk memberitahukan saldo harta
kekayaan yang tersimpan pada LJK tersebut kepada
Jurusita dengan menggunakan sur... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4588 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Jelaskan aturan dan kewajiban hukum yang diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 (Pasal 91)! | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Jelaskan aturan dan kewajiban hukum yang diatur dalam Peratu...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 (Pasal 91):
Pasal 91, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
a.pelaksanaanpenyusunanrencana,program,dan anggaran;
b.pengumpulandanpengolahandatakegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu;
c.pela... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4589 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 (Pasal 151), jelaskan ketentuan hukum dan norma yang terkandung di dalamnya! | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 (Pa...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 (Pasal 151):
Pasal 151
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Konsultasi calon Gubernur
dan Wakil Gubernur, Pengesahan dan Pelantikan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Pemer... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4590 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Jelaskan aturan dan kewajiban hukum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2017 (Pasal 2)! | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Jelaskan aturan dan kewajiban hukum yang diatur dalam Peratu...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2017 (Pasal 2):
Pasal
2
(1)
Setiap
Anak
yang
menjadi korban
tindak
pidana
berhah memperoleh
Restitusi.
(21
Anak
yang
menjadi
korban
tindak
pidana
sebagaimana dimaksud
pada
ayat
(1)
meliputi:
a. Anak.
??.Zi
IDFI J REPIJBI IK,
Ii'JDOIJESIA
a.
... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4591 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Apa kewajiban atau larangan yang tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1964 (Pasal 9)? | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Apa kewajiban atau larangan yang tertuang dalam Undang-undan...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1964 (Pasal 9):
Pasal 9.
Pemasangan dan penggunaan alat telekomunikasi untuk siaran umum
diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah.
BAB IV PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
BAB IV.
Telekomunikasi untuk keperluan khusus instansi Pemerintah.
Dasar H... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4592 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Jelaskan pengertian asas ne bis in idem dalam hukum pidana (Pasal 76 KUHP)! | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Jelaskan pengertian asas ne bis in idem dalam hukum pidana (...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Asas 'Ne bis in idem' diatur dalam Pasal 76 KUHP yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dituntut atau diadili untuk kedua kalinya atas perbuatan yang sama terhadapnya telah dijatuhkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), baik yang berupa pemidanaan, pembebasan, maupun pelepasan... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4593 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 50 Tahun 2009 (Pasal 17), jelaskan ketentuan hukum dan norma yang terkandung di dalamnya! | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 50 Tahun 2009 (Pasal 17...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 50 Tahun 2009 (Pasal 17):
Pasal 17
ayat (1) huruf c tetap berlaku kecuali undang-
undang menentukan lain.
(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur
dalam peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan
Dasar Hukum: Undang-undang (UU) Nomor 50 Tahun 2009 tentang UU No. 5... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4594 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Bagaimana ketentuan hukum menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 179 Tahun 2014 khususnya Pasal 10? | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Bagaimana ketentuan hukum menurut Peraturan Presiden (Perpre...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 179 Tahun 2014 (Pasal 10):
Pasal 10
ayat (1) huruf c merupakan pusat kegiatan terdepan dalam peningkatan
pelayanan pertahanan dan keamanan negara serta kegiatan lintas batas
di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Pusat pelayanan pintu gerbang sebagaimana dimaksud pada ayat... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4595 |
Hukum Ketenagakerjaan & Hubungan Industrial | PP No. 35 Tahun 2021 | Pasal 15, Pasal 58 jo. UU No. 13/2003 | Berlaku | Bolehkah pekerja kontrak PKWT disyaratkan masa percobaan kerja (probation) selama 18 bulan di Firma Hukum Nusantara? | Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. | Identifikasi Larangan Percobaan PKWT: Menelaah Pasal 58 UU Ketenagakerjaan jo. PP 35/2021. Masa percobaan hanya diperkenankan untuk PKWTT (maksimal 3 bulan, Pasal 60). Pada PKWT, klausul probation adalah batal demi hukum. | ### 1. Dasar Hukum & Ketentuan Larangan Masa Percobaan PKWT
Berdasarkan **Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (jo. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja) dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021**:
* **Larangan Imperatif:** Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) **tidak dapat mens... | [
"PP No. 35 Tahun 2021",
"UU No. 13 Tahun 2003 juncto UU No. 6 Tahun 2023"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4596 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 16 Tahun 1962 (Pasal 14), jelaskan ketentuan hukum dan norma yang terkandung di dalamnya! | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Pe...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 16 Tahun 1962 (Pasal 14):
Pasal 14.
Instansi Pemerintah atau swasta dan setiap orang atau badan yang diminta oleh Kepala Inspeksi Keuangan wajib memberikan keterangan-
keterangan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturanini.
Untuk penolakan meme... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4597 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 (Pasal 16), jelaskan ketentuan hukum dan norma yang terkandung di dalamnya! | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 (Pasal 16)...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 (Pasal 16):
Pasal 16 Dalam hal Presiden, Wakil Presiden, bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden meninggal dunia sedangkan ia tidak mempunyai isteri atau suami yang berhak untuk menerima pensiun janda/duda,maka kepada anaknya diberikan :
a.pensiun anak menurut ketentu... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4598 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1992 (Pasal 66), jelaskan ketentuan hukum dan norma yang terkandung di dalamnya! | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1992 (Pasal 66...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1992 (Pasal 66):
Pasal 66
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 ... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4599 |
Hukum Ketenagakerjaan & Hubungan Industrial | PP No. 35 Tahun 2021 | Pasal 15, Pasal 58 jo. UU No. 13/2003 | Berlaku | Bagaimana tata cara penyelesaian sengketa PHK sepihak di CV Sumber Makmur Jaya jika perundingan bipartit menemui jalan buntu? | Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. | Analisis Hukum Acara PPHI: Merujuk UU No. 2 Tahun 2004. Bipartit wajib 30 hari kerja -> jika gagal catat ke Disnaker -> Mediasi/Konsiliasi menghasilkan Anjuran Tertulis -> jika ditolak gugat ke Pengadilan Hubungan Industrial. | ### Tahapan Resmi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU No. 2 Tahun 2004):
1. **Perundingan Bipartit (Pasal 3 s.d. 7 UU PPHI):**
* Musyawarah internal antara pekerja/serikat pekerja dan manajemen perusahaan.
* Wajib diselesaikan paling lama **30 (tiga puluh) hari kerja**.
* Jika perundingan gagal,... | [
"PP No. 35 Tahun 2021",
"UU No. 13 Tahun 2003 juncto UU No. 6 Tahun 2023"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-4600 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.